Kelompok Birokrasi

Tugas Sosiologi & Politik 3 - Winardi Wardhana - 27209010 - 5eb15

Struktur Politik - Kelompok Birokrasi

Tugas 3 - Point 8

Sosiologi & Politik

MASIBANGAN S.

PTA 2010/2011

Nama : Winardi Wardhana

Kelas : 5eb15

NPM : 27209010

Question, yeah !

Jelaskan struktur-struktur politik antara lain kelompok birokrasi !

Answer, please !

Menurut Gabriel A. Almond, Kelompok Birokrasi termasuk dalam Kelompok Institutional
Birokrasi dalam literatur ilmu administrasi, sering dipergunakan dalam beberapa pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian yang terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu:

• Organisasi rasional (rational organization)
• Ketidakefisienan organisasi (organizational inefficiency)
• Pemerintahan oleh para pejabat (rule by official)
• Administrasi negara (public administration)
• Administrasi oleh para pejabat (administration by official)
• Bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hirarki serta peraturan-peraturan.
• Suatu ciri masyarakat modern yang mutlak (an essential quality of modern society).

Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah lembaga departemen dan lembaga non departemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti propinsi, kabupaten dan kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan atau desa.

Adanya 2 mitos dalam sistem politik Barat tentang birokrasi.
Yang pertama menganggap birokrasi sebagai sumber keburukan. Harold J. Laski dalam dalam Encyclopedia of the Social Science menggambarkan birokrasi sebagai penyebar rutin dalam administrasi, mengorbankan fleksibilitas demi peraturan yang kaku, mengulur-ulur proses pembuatan keputusan dan menolak eksperimen.
Mitos kedua menganggap birokrasi menjalankan peranan pahlawan. Max Weber merupakan pendukung terkemuka pandangan ini. Ia menyatakan bahwa birokrasi mampu mencapai tingkat efisiensi yang paling tinggi dan bentuk administrasi yang paling rasional karena birokrasi merupakan pelaksana pengendalian melalui pengetahuan.

Karakteristik Birokrasi menurut Weber:

1. Jabatan administratif yang terorganisir/tersusun secara hirarkis (Administratice offices are organized hierarchically).
2. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri (Each office has its own area of competence).
3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijasah atau ujian (Civil cervants are appointed, not electe, on the basis of technical qualifications as determined by diplomas or examination).
4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya (Civil servants receive fixed salaries according to rank).
5. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri (The job is a career and the sole, or at least primary, employment of the civil servant).
6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri (The official does not own his or her office).
7. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan (the official is subject to control and dicipline).
8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata (Promotion is based on superiors judgement).

Birokrasi sebagai organisasi dengan ciri-ciri khusus, menjadi pusat perhatian para ahli berbagai disiplin ilmu sosial karena jasa Max Weber. Dalam karyanya The Theory of Economy and Social Organization, Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu:

1. Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi (a hierarcical structure involving delegation of authority from the top to the bottom of an organization).
2. Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas (a series of official position offices, each having prescribed duties and responsibility).
3. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku para anggotanya (formal rules, regulations and standar governing operation of the organization and behavior of its members).
4. Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan (technically qualified personel employed an a career basis, with promotion based on qualification and performance).

Weberisasi adalah program untuk mengarahkan birokrasi sehingga menjadi alat pembangunan yang bekerja secara efisien, rasional, profesional dan berorientasi melayani masyarakat (public service).

Parkinsonisasi merupakan kebijakan menata birokrasi dengan memperbesar sosok kuantitatif birokrasi.

Orwellisasi ditunjukkan untuk mendukung pembesaran sosok negara vis a vis masyarakat, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kapabilitas regulatif negara.

Jaksonisasi. Upaya untuk menjadi birokrasi sebagai akumulasi kekuasaan negara dan menyingkirkan masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan sehingga terbentuk apa yang disebut oleh Karl D. Jackson (1980) sebagai bureaucraty polity.

Terkait dengan birokrasi, terdapat beberapa strategi :

• Strategi inti, yaitu strategi yang mempunyai tujuan jelas dan berhubungan dengan fungsi utama pemerintah, yaitu pengendalian.
• Strategi konsekuensi, yaitu strategi yang memaksa para pegawainya untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan.
• Strategi pelanggan, yaitu strategi yang mengutamakan pertanggungjawaban birokrasi.
• Strategi pengawasan, yaitu strategi yang menempatkan kekuasaan/wewenang untuk membuat keputusan, yang pada umumnya kekuasaan tersebut selalu berhubungan dengan puncak hirarki. Strategi ini mendorong kekuasaan pembuat keputusan secara signifikan diturunkan berdasarkan prinsip hirarki yang pada akhirnya akan sampai kepada masyarakat.
• Strategi kebudayaan, yaitu strategi yang dipengaruhi keempat strategi di atas yang berarti dengan mengubah keempat strategi itu maka budaya akan berubah pula.

Terdapat salah kaprah tentang pengertian birokrasi yakni :

1. Inefisiensi organisasi
2. Kekuasaan para pejabat
3. Administrasi dalam organisasi negara
4. Masyarakat modern
5. Organisasi rasional (Max Weber)

Hegel dengan konsep tiga kelompok dalam masyarakat di atas menginginkan birokrasi harus berposisi di tengah sebagai perantara antara kelompok kepentingan umum yang dalam hal ini diwakili negara dengan kelompok pengusaha dan profesi sebagai kelompok kepentingan khusus. Jadi dalam hal ini birokrasi, menurut Hegel harus netral.

Konsep lain tentang birokrasi adalah dari Wilson (1887) dan Goodnow (1901). Keduanya menyatakan perlunya memisahkan antara administrasi dengan politik yang arahnya adalah menjaga agar masing-masing bertugas dan berfungsi sebagaimana mestinya. Administrasi sebagai lembaga implementasi kebijakan, sedang politik sebagai lembaga pembuat kebijakan. (Muhajir Darwin;1995)

Sebagai lembaga pelaksana kebijakan politik, birokrasi menurut Wilson dalam kaitan dengan kenetralannya berada di luar bagian politik. Sehingga permasalahan administrasi/birokrasi hanya terkait dengan persoalan bisnis dan harus terlepas dari segala urusan politik (the hurry and strife of politics).(Miftah Thoha; 1993)
Politik menurut Goodnow harus membuat dan merumuskan kebijakan-kebijakan, sementara administrasi berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. (Miftah Thoha; 1993)

Birokrasi di Indonesia mengalami sejarah yang cukup beragam sejak masa kemerdekaan tahun 1945.

1. Awal kemerdekaan, ada semacam kesepakatan pendapat bahwa birokrasi merupakan sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa. Satu-satunya organisasi politik yang bersifat primordial yang mengancam negara dan bangsa Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka melakukan pemberontakan untuk menguasai birokrasi pemerintah dan sekaligus mengganti pemerintah yang sah.
2. Antara tahun 1950-1959. Birokrasi kita mulai dihinggapi oleh aspirasi primordial yang kuat. Birokrasi Pemerintah mulai menjadi incaran dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Partai-partai politik mulai melirik untuk menguasai birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah berada dibawah kepemimpinan partai politk yang menjadi mayoritas di lembaga DPR. DPR menjadi kuat, tapi sebaliknya lembaga Eksekutif di mana birokrasi sebagai pelaksana politik menjadi semakin lemah.
3. Antara tahun 1960 – 1965. Birokrasi menjadi incaran kekuatan politik yang ada. Pada saat itu ada tiga kekuatan politik yang cukup besar yaitu, nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM) yang berusaha berbagi wilayah kekuasaan atau kaplinganya pada berbagai Departemen. Di bawah label Demokrasi Terpimpin, tiga kekuatan politik tersebut membangun akses ke birokrasi pemerintah. Pada saat meletusnya peristiwa G.30 S/PKI kekuatan komunis telah masuk hampir di seluruh departemen pemerintah, sementara kekuatan nasionalis dan agama hanya mendominasi sebagian kecil dari departemen-departemen yang ada.
4. Antara 1965 sampai masa Orde Baru. Birokrasi lebih jelas kepemihakannya kepada kekuatan sosial politik yang dominan; dalam hal ini Golkar.Salah satu faktor yang menentukan kemenangan Golkar pada enam kali pemilu (sampai 1997) adalah karena peranan birokarsi yang cukup kuat. Politik floating-mass (masa mengambang) menjadikan birokrasi dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok desa-desa di tanah air kita ini. Birokrat hanya memilih Golkar sehingga Birokrasi identik dengan Golkar.
5. Era Habibi. Kondisi birokrasi kita tidak jauh berubah, karena semua tahu bahwa naiknya Habibi menggantikan Soeharto adalah didukung sepenuhnya oleh Golkar.
6. Era Gus Dur-Mega. Pemerintahan Gus Dur disusun atas dasar kompromistis dari hampir semua kekuatan politik yang ada sehingga memunculkan apa yang kemudian dikenal dengan Kabinet Persatuan Nasional, di mana para menteri yang duduk di dalamnya terdiri dari unsur partai politik besar yang memperoleh suara signifikan dalam pemilu 1999. Dari sinilah kemudian wacana tentang birokrasi menjadi marak kembali.

Setelah kemerdekaan diperoleh, birokrasi menjelma sebagai organisasi modern dan besar di tengah masyarakat yang belum terbiasa berorganisasi secara modern. Disamping itu birokratisasi di Indonesia berkembang tanpa didahului oleh demokrasi seperti kebanyakan yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya.(Muhajir,:1996)

Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh para penyelenggara pemerintahan dan elite politik agar agenda reformasi birokrasi tidak menemukan jalan terjal, dan tak terbalut oleh bayang-bayang penjaga kepentingan abadi dari struktur yang melingkupinya.

1. Prinsip keteraturan yang menempel pada pola kerja birokrasi hendaknya tetap diperhatikan kualitasnya, tanpa mengurangi beban dan kebutuhan struktur.
2. Prinsip nilai dan aturan yang dijalankan oleh birokrasi kita hendaknya berjalan beriringan. Dalam hal ini, kompetensi dan produktivitas kinerja bisa dijadikan sandaran dan ukuran, bukan pada pengejaran pendapatan dan kenaikan gaji.
3. Otoritas dan sumber daya yang dimiliki birokrasi kita harus mampu dipastikan mendapatkan pola pengawasan internal yang bermutu, tanpa desakan dari pihak luar dan melalui "tiupan terompet", yang pada gilirannya dapat menjawab masalah tingkat kerahasiaan sebuah masalah.
4. Sebagai pilar pemerintahan, lingkungan birokrasi yang terposisi kompleks dan berlaku tak sehat harus bisa dikenali.

Idealnya, struktur birokrasi yang di dalamnya berisi aparatur (eselon) sebagai pemegang mandat kebijakan sumber daya, harus steril dari kepentingan politik partisan, pribadi, dan kelompok.

Referensi
1.Bataviase.co.id - Reformasi Birokrasi, diakses 29 Nov 2010
2.Blogspot Kutrek - Ciri Ciri Birokrasi, diakses 29 Nov 2010

Please buy the original stuff ! Avoid using the illegal stuff ? Email me : winardixwardhana@gmail.com Visit the Solusi Dingin from Sang Solusioner